KUDUS, ZONANEWS.ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus tahun anggaran 2024 dikhawatirkan tidak bisa terserap maksimal. Kekhawatiran itu muncul karena hingga awal Maret 2024 ini, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD belum dilaksanakan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Kudus, Masan mengatakan bahwa sebelumnya DPRD telah berusaha berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus mengenai penyerapan anggaran. Namun ternyata banyak OPD yang izin, sehingga rapat ditunda.
“Kami ingin meminta konfirmasi kenapa sampai saat ini, APBD yang sudah disahkan pada November (2023), pelaksanaan kegiatannya sampai hari ini belum dilaksanakan,” katanya selepas rapat paripurna di DPRD Kudus, Kamis, 29 Februari 2024.
Dari informasi singkat yang diterima Masan dari sejumlah OPD, diketahui bahwa Penjabat (Pj) Bupati Kudus meminta agar pelaksanaan kegiatan ditunda dulu, dengan alasan menunggu Pemilu.
“Ini Pemilu sudah selesai, tinggal segera dilaksanakan,” kata Masan.
Sejumlah informasi itu pun dikatakan Masan perlu dikoordinasikan langsung dengan Pj Bupati Kudus, terutama mengenai pembangunan infrastruktur yang sumbernya dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Sebab menurut Masan, ada kekhawatiran anggaran dari DBHCHT yang saat ini diperbolehkan untuk pembangunan infrastruktur, tiba-tiba ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terbaru dan merubah peruntukannya.
“Kalau sampai DBHCHT ada perubahan PMK, Kabupaten Kudus bisa nol pembangunan infrastruktur, khususnya di Dinas PUPR,” katanya.
