KUDUS, ZONANEWS.ID — Gabungan rangking 1 (Garank 1) hasil seleksi perangkat desa (Perades) Kabupaten Kudus yang difasilitasi FISIP Unpad pada 14 Februari 2023 melayangkan gugatan baru. Kali ini, Garank 1 menggugat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah ke Pengadila Negeri (PN) Kudus karena telah membuat surat himbauan ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Kudus tertanggal 11 September 2023 nomor 141/3111/13.03/2023 perihal Himbauan Tindak Lanjut Tahapan Pengisian Perangkat Desa.
Dalam surat tersebut angka 2 berbunyi, bagi Kecamatan yang pemerintah desanya belum menyelenggarakan pelantikan perangkat desa, maka sementara agar tidak memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan pelantikan sampai dengan adanya putusan Pengadilan terhadap gugatan atau upaya hukum balik yang berasal dari Gabungan panitia pengisian perangkat desa maupun gugatan perseorangan yang sudah masuk pada pokok materi gugatan tentang keabsahan hasil seleksi tes CAT pengisian perangkat desa oleh penyelengara Unpad.
Kepada awak media beberapa waktu lalu, Djati mengaku bahwa surat himbauan yang disampaikannya tanpa seizin Bupati Kudus HM Hartopo saat itu.
Kuasa Hukum Garank 1, Budi Supriyatno mengungkapkan, atas tindakan Djati Solechah sebagai ASN dan ketika menerbitkan surat edaran nomor 141/3111/13.03/2023 tanpa seizin bupati, hal tersebut dikatakan Budi mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang ASN (vide : Posita angka 1). Maka tindakan Djati Solechah sebagai Tergugat menerbitkan surat nomor 141/3111/13.03/2023 bertindak secara pribadi. Sehingga atas perbuatan yang dilakukan Djati, Garank 1 mengajukan gugatan untuk pribadi Djati Solechah sebab merugikan banyak pihak.
“Setelah kami lakukan analisa hukumnya, hal tersebut menyebabkan kerugian materiil maupun inmateriil kepada seluruh perangkat desa (peraih rangking 1) yang tidak dilantik. Sehingga perbuatan melawan hukum tersebut kami gugat kerugiannya,” kata Budi kepada awak media sore ini, Senin, 30 Oktober 2023.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, sesuai undang-undang yang berlaku, seorang pejabat saat membuat kebijakan harus membuat rumusan ke pejabat di atasnya. Sehingga apa yang dilakukan Djati saat menerbitkan surat himbauan tanpa seizin Bupati Kudus, dikatakan Budi sebagai bentuk tindakan pribadi.
Atas gugatan ini, pihaknya juga mengatakan bahwa objek sengketa merupakan rumah milik Djati Solechah yang beralamat di Perumahan Muria Indah turut Desa Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kudus.
“Untuk tahapan saat ini sidang pertama,” ucap Budi.
Kemudian, Budi mengatakan bahwa gugatan yang sedang ditanganinya merupakan gugatan dari 4 orang penggugat perwakilan dari 143 orang peraih rangking 1 seleksi Perades yang belum dilantik.
Empat orang penggugat yang dimaksud adalah Intan Permata Dewi, Lastiko Raharjo, Alfiani Nur Ramadani, dan Achmad Zaki.
