KUDUS, ZONANEWS.ID –Kabupaten Kudus berhasil mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp 10,416 miliar atas upayanya menekan angka inflasi di tahun 2022 ini.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono mengatakan DID difokuskan dalam tiga hal. Yakni untuk penekanan inflasi, UMKM, dan bantuan langsung tunai (BLT).
Pihaknya merincikan, penekanan inflasi diserahkan kepada Dinas Perdagangan dengan menyelenggarakan Pasar Murah. Pagu anggaran yang diserahkan sebesar Rp 5,280 miliar untuk 26.400 paket sembako murah.
Kemudian untuk BLT, diserahkan kepada Dinas Sosial P3AP2KB dengan pagu anggaran Rp 2,908 miliar untuk 9.699 penerima. Sedangkan UMKM, diserahkan kepada Disnakerperinkop dan UKM Kudus untuk fasilitasi UMKM dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta design dan teknologi. Pagu anggarannya sebesar Rp 1,079 miliar.
Di bidang UMKM pun diserahkan kepada tiap kecamatan. Bahwa tiap kecamatan juga mendapat tanggungjawab untuk meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Pasar Rakyat. Pagu anggaran yang diterima tiap kecamatan pun berbeda.
Kecamatan Bae mendapat Rp 110 juta, Dawe Rp 108 juta, Gebog Rp 116 juta, Jati Rp 151 juta, Jekulo Rp 114 juta, Kaliwungu Rp 134 juta, Kota Rp 129 juta, Mejobo Rp 126 juta, dan Kecamatan Undaan Rp 155 juta.
“DID fokusnya di tiga hal itu. UMKM yang difasilitasi Dinasker itu nanti ada hibah alat untuk peserta yang dilatih. Kalau yang di kecamatan itu diwadahi dengan memamerkan atau menjual produk (UMKM) lewat pasar rakyat. UMKM yang ikut gratis dan disediakan tempat (berjualan),” terangnya, Selasa, 29 November 2022.
Memberikan tanggungjawab pada kecamatan dalam penyelenggaraan Pasar Rakyat bukan tanpa alasan. Menurut Eko, pihak kecamatan yang lebih memahami UMKM yang ada di wilayahnya. Sehingga penyelenggaraannya pun diserahkan pada kecamatan berkolaborasi dengan desa di wilayahnya.
