KUDUS, ZONANEWS.ID — Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kudus merasa tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif untuk menjadi Perda atau peraturan daerah perlu dikaji lebih lanjut. Dalam rapat paripurna siang ini, Rabu, 25 Januari 2023, setiap fraksi di DPRD Kudus menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda Kabupaten Kudus 2023.
Tiga Ranperda yang dimaksud adalah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Kebupaten Kudus nomor 4 tahun 2014 tentang bangunan gedung, serta Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara fraksi PDI-Perjuangan, Aris Suliyono menyampaikan bahwa Ranperda tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Atas nama fraksi, pihaknya menyebut bahwa Ranperda ini tidak bisa langsung disetujui menjadi Perda.
Meskipun sudah menjadi kewajiban baik eksekutif maupun legislatif Kudus menyusun kebijakan publik untuk menata kehidupan masyarakat Kabupaten Kudus.
“Jadi kami sampaikan melalui penugasan anggota FPDI Perjuangan pada Pansus masing-masing untuk dibahas secara mendalam,” ungkapnya dalam rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, anggota dewan, serta stakeholder di Kudus lainnya.
Tidak berbeda jauh, Fraksi Partai Gerindra Kudus juga menyampaikan beberapa catatn terkait Ranperda tahun 2023. Meskipun mereka pada dasarnya sepakat dengan Ranperda yang sebelumnya telah disampaikan Bupati Kudus pada 18 Januari 2023 lalu.
Melalui juru bicara partai, Abdul Basith Shidqul Wafa, fraksi Gerindra berharap Ranperda tersebut bisa menjadi solusi jika ada pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pusat.
