Ketua DPRD Sebut Pengangguran di Kudus Bisa Digaji Pemerintah Daerah, Ini Penjelasnnya

Ketua DPRD Kudus Masan saat menyampaikan materinya dalam Diskusi Panel Sosialisasi Ketnetuan Perundang-Undangan di Bidang Cukai yang berlangsung di gedung Taman Budaya Kabupaten Kudus, Kamis 20 Juli 2023. (NILA)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Masan menyebut pengangguran di Kudus bisa digaji pemerintah daerah, berikut penjelasannya.

Masan menjelaskan, pendapatan Kabupaten Kudus dari sektor cukai di tahun 2022 sebesar Rp 40 triliun. Namun besaran dana tersebut disetorkan semua ke pusat. Kabupaten Kudus mendapat alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari pendapatan tersebut sebesar sekitar Rp 250 miliar.

Besaran dana yang diterima Pemkab Kudus tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Bahwa pemerintah daerah berhak mendapat alokasi DBHCHT 3 persen.

Bacaan Lainnya

“Seandainya Rp 40 triliun itu tidak dikirim ke pusat, pengangguran pun bisa dikasih gaji pemerintah kabupaten,” ungkap Masan saat kegiatan Diskusi Panel Sosialisasi Perundangan-undangan bidang cukai yang berlangsung di Taman Budaya Kabupaten Kudus, Kamis 20 Juli 2023.

Meski demikian, dalam pengalokasian anggaran yang didapat pemerintah Kabupaten Kudus tetap perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2023 tentang rincian DBHCHT pada tahun anggaran 2023.

Rinciannya yakni sektor kesehatan mendapatkan alokasi 40 persen, sektor kesejahteraan masyarakat mendapat alokasikan 50 persen dengan rincian 20 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri serta 30 persen untuk pemberian bantuan.