KUDUS, ZONANEWS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk segera mengantongi sertifikat halal.
Hal ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produk lokal hingga tingkat nasional, terutama menjelang kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman pada 2026.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, bersama Wakil Bupati Bellinda Birton, menyampaikan langsung urgensi ini dalam Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi UMKM Kabupaten Kudus di Gedung A Setda Kudus pada Selasa, 17 Juni 2025.
Bupati Sam’ani menekankan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar syarat administratif, tetapi bagian dari integritas pelaku usaha.
“Sertifikasi halal menjadi penting tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga bagian dari integritas pelaku usaha. Ini akan menambah kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas,” katanya.
Pihaknya juga menambahkan bahwa masyarakat Kabupaten Kudus telah lama menjiwai filosofi hidup warisan Sunan Kudus sebagai pedoman dalam berusaha. Filosofi ini dinilai sangat relevan dan kontekstual dalam membangun budaya usaha yang jujur, bermoral, dan berdaya saing.
“Masyarakat Kudus memegang teguh filosofi Gusjigang—bagus tindakan, ngaji, dan dagang. Artinya, berdagang tidak hanya soal untung, tapi juga adab, ilmu, dan tanggung jawab terhadap konsumen,” ujar Bupati Sam’ani, menghubungkan sertifikasi halal dengan nilai-nilai lokal.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Abdul Wakhid, turut mendorong UMKM memanfaatkan fasilitas pemerintah seperti program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) tahun 2025.
Menurutnya, sertifikasi adalah investasi jangka panjang yang membuka pintu ke rantai pasok industri lebih luas.
“Sertifikasi halal bukan beban, tapi investasi jangka panjang. Manfaatkan SEHATI 2025 untuk menguatkan daya saing produk UMKM,” katanya.
