KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus merancang konsep migrasi tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pemerataan pegawai di instansi pemerintah. Langkah ini direalisasikan usai proses pengadaan PPPK Tahun 2024 tuntas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kudus, Putut Winarno menyebut bahwa ada sekitar 3.313 tenaga non ASN, yang nantinya akan ditata melalui konsep migrasi non ASN.
“Jadi ini konsep dari Pak Bupati. Tujuannya untuk menyeimbangkan kinerja dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), jangan sampai jomplang di salah satu OPD pegawainya banyak, di OPD lain kurang,” ujar Winarno, Kamis, 31 Juli 2025.
Adapun 3.313 tenga non ASN yang dimaksud, yakni mereka yang telah mengikuti seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kudus Tahun 2024 lalu, dan belum mendapatkan formasi.
Sementara tenaga non ASN di luar itu, atau yang tidak memenuhi syarat mendaftar dalam seleksi pengadaan PPPK Tahn 2024, akan ditata melalui outsourcing. Seperti, tenaga honorer yang bekerja kurang dari dua tahun.
