KUDUS, ZONANEWS.ID – Ramai beredar informasi di media sosial bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) haru siap diberhentikan apabila formasi yang ditempati terisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal ini mencuat usai Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Zudan Arif, menyatakan bahwa PPPK harus siap diganti kapan saja oleh PNS karena statusnya yang hanya tenaga kontrak. Pernyataan ini pun ramai diperbincangkan di media sosial.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, Putut Winarno menyebut bahwa saat ini belum ada arahan atau petunjuk teknis (juknis) resmi dari BKN mengenai hal tersebut.
“Belum ada petunjuk resmi atau ketentuan resmi dari pemerintah pusat terkait itu,” kata Winarno saat dimintai keterangan, Senin, 15 September 2025.
Meski begitu, Putut mengakui bahwa PPPK memang merupakan pegawai dengan sistem kontrak kerja lima tahun. Setelah masa kontrak berakhir, status kerja PPPK bisa diperpanjang atau tidak, tergantung pada kinerja dan kebutuhan instansi.
“Jika memang kinerja PPPK bagus dan formasi masih dibutuhkan, itu pasti akan diperpanjang. Kecuali kalau kinerjanya jelek dan tingkat disiplinnya juga rendah, jadi tentunya bisa tidak diperpanjang lagi,” jelasnya.
