KUDUS, ZONANEWS.ID – Serapan anggaran pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disnakerperinkop dan UKM) Kabupaten Kudus diakui belum maksimal. Mendekati akhir tahun 2022, serapan anggaran Disnaker Kudus baru sekitar 25 persen.
Kepala Disnaker Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati mengaku, serapan anggaran tersebut tidak optimal. Terlebih banyaknya anggaran yang belum terserap bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang dibebankan kepada Disnaker Kudus.
“Untuk DBHCHT kami akui tidak optimal, tidak maksimal. Sebab ada kendala teknis,” ungkap Rini, Selasa, 20 Desember 2022.
Rini melanjutkan, kendala teknis yang dimaksud berhubungan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sebagai contoh, dalam pengadaan tanah untuk Sentra Hasil Industri Tembakau (SIHT) pun harus disesuaikan dengan RKP.
“Memang kita terhenti (pengadaan tanah) karena tidak sesuai dengan RKP,” ungkap Rini.
