KUDUS, ZONANEWS.ID — Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK) dan Bupati Kudus berharap pemerintah pusat serius mengurangi peredaran rokok ilegal. Wacana tentang kenaikan tarif cukai di tahun 2026, dinilai bisa memperbanyak peredaran rokok ilegal.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, ke PPRK bertemu dengan para pimpinan perusahaan rokok di Kudus pada Jumat, 19 September 2025.
Ketua Umum PPRK, M. Dodiek Tas’an Wartono menyampaikan, peredaran rokok ilegal tanpa cukai cukup menggangu produksi rokok legal hingga 20 persen atau setara 70 miliar batang pertahun.
Padahal produksi rokok golongan II hanya sekitar Rp3 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa rokok ilegal telah mengambil pangsa pasar 10 perusahaan rokok legal.
“Harapan saya pemerintah pusat serius mengurangi rokok ilegal ini. Kami cukup terganggu dengan rokok ilegal,” kata Dodiek kepada awak media.
Dengan kehadiran Gubernur Jateng hari ini, membuat PPRK senang karena Gubernur maupun Bupati memperhatikan nasib perusahaan rokok saat ini.
“Walau semua merupakan kewenangan pusat, tapi doorngan dari pemerintah daerah dan provinsi, saya kira pemerintah pusat juga akan memikirkan itu,” ujarnya.
Dodiek melanjutkan, ketika tarif cukai dinaikkan, efeknya bisa membuat peredaran rokok ilegal makin banyak. Ia menilai, tingginya cukai bisa menciptakan celah harga yang besar antara rokok legal dan ilegal.
Ketika gap harga rokok legal dengan ilegal sangat jauh, industri rokok ilegal akan sangat diuntungkan karena banyak konsumen yang beralih.
Namun apabila ada penurunan cukai dan harga rokok legal turun, konsumen bisa kembali mengonsumsi rokok legal dan membuat rokok ilegal kehilangan pasarnya.
Sebab itu, PPRK sangat berharap pemerintah pusat meninjau ulang wacana terkait kenaikan tarif cukai dan melakukan kajian lebih lanjut tentang penurunan tarif.
