KUDUS, ZONANEWS.ID — Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus. Bahkan dari temuan tersebut, ada beberapa OPD yang diminta untuk mengembalikan dananya.
Dari informasi yang diterimanya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus sempat diminta untuk mengembalikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar. Selain PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kudus juga diminta melakukan hal yang sama oleh BPK, namun nominal pastinya Hasan lupa.
“Nominal total yang diminta mengembalikan oleh BPK itu gak sampai 10 miliar rupiah, tapi yang terbesar (mengembalikan) di PUPR dan Disnaker,” ungkap Hasan beberapa waktu lalu.
Menurut Hasan, temuan BPK berkaitan dengan persoalan volume pekerjaan yang sedang dikerjakan dinas terkait.
Kemudian BPK juga menemukan fakta bahwa katalog lokal belum optimal dan BPK menganggap harganya belum pas, sehingga ada faktor yang harus dikembalikan.
“Tentu perbaikan dari sisi kualitas, dari sisi katalog lokal, yang direkomendasikan oleh BPK yang menjadi parameter kita,” kata Hasan.
Kemudian disinggung mengenai kemungkinan lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 berhubungan dengan pengembalian ke BPK tersebut, Hasan menanggapinya dengan senyum lebar.
